Loading Now
×

Masalah Keterwakilan Gender di Bawaslu RI Dibahas oleh Pemerhati Pemilu

Masalah Keterwakilan Gender di Bawaslu RI Dibahas oleh Pemerhati Pemilu

Masalah Keterwakilan Gender di Bawaslu RI Dibahas oleh Pemerhati Pemilu

Share this content:

Bawaslu RI telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di delapan provinsi, termasuk Sulawesi Selatan (Sulsel). Namun, dalam SK No: 2573.1/KP.01.00/K1/08/2023 tertanggal 18 Agustus yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, terdapat ketidaksesuaian komposisi komisioner yang tidak mengakomodasi nama-nama perempuan. Delapan kabupaten/kota di Sulsel yang tidak memenuhi aturan terkait keterwakilan perempuan antara lain Makassar, Pare-Pare, Luwu Utara, Bulukumba, Jeneponto, Maros, Sinjai, dan Soppeng.

Baca Juga:

Penetapan Anggota Bawaslu Kabupaten/kota di Sulsel Tidak Mengakomodasi Nama Perempuan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan anggota Bawaslu Kabupaten/kota di delapan provinsi, termasuk 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Sulsel). Sayangnya, dalam SK tersebut terlihat bahwa komposisi komisioner tidak mengakomodasi nama-nama perempuan. Delapan kabupaten/kota di Sulsel yang tidak memenuhi aturan mengenai keterwakilan perempuan antara lain di Makassar, Pare-Pare, Luwu Utara, Bulukumba, Jeneponto, Maros, Sinjai, dan Soppeng.

Penyimpangan Aturan Terkait Keterwakilan Perempuan

Andi Ahmad Yani, Deputi Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Sulsel, menyoroti penyimpangan ini. Ia menuduh Bawaslu RI telah mengabaikan Undang-Undang (UU) mengenai representasi kehadiran komisioner perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu RI telah mengabaikan amanah UU tentang pemilu yang menentukan bahwa 30 persen dari komisioner haruslah perempuan.

Kekecewaan dari NGO dan Pegiat Pengawas Pemilu

Kami dari NGO dan para pegiat pengawas pemilu sangat kecewa dengan kemunduran ini, karena Bawaslu RI seharusnya mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam demokrasi, terutama dalam lembaga penyelenggara pemilu di Bawaslu.

See also  Wajib Baca! Inilah Jenis Ras Kucing yang Selalu Ramah dan Menyenangkan untuk Dipelihara

Pesan agar Peristiwa ini Tidak Terulang

Kami berharap agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Kami akan terus melakukan peninjauan dan menghormati keputusan Bawaslu RI yang terpilih dalam SK ini. Bawaslu RI pada periode ini telah mengkhianati amanah UU pemilu.

Ketidakpuasan dari Beberapa Pihak

Anggota Bawaslu Sulsel, Andarias Duma, enggan memberikan komentar saat dikonfirmasi mengenai pengumuman ini, terutama mengenai ketidakdiakomodasinya perempuan sebagai anggota Bawaslu di sejumlah daerah di Sulsel. Sementara itu, Dede Arwinsyah, Petahana Anggota Bawaslu Makassar, membenarkan bahwa tidak ada nama perempuan dalam pengumuman tersebut. Abdillah Mustari, mantan Ketua Bawaslu Makassar, juga sangat menyayangkan hasil seleksi ini, karena tidak sesuai dengan konsen yang selama ini diusung.

Pertanyaan Mengenai Pertimbangan Bawaslu RI

Abdillah Mustari tidak tahu apa pertimbangan dari Bawaslu Pusat untuk tidak memenuhi kuota perempuan. Padahal, di Makassar sendiri terdapat empat perempuan yang masuk dalam sepuluh besar pendaftar. Belum lagi beberapa kabupaten/kota yang harus memperpanjang perekrutan untuk memenuhi keterwakilan perempuan. Ia juga tidak yakin apakah 30 persen tersebut adalah akumulasi dari seluruh penyelenggara Bawaslu kabupaten/kota ataukah 30 persen dalam setiap daerah.

Masalah lain dalam Pengumuman dan Pelantikan

Selain tidak adanya nama perempuan dalam daftar anggota Bawaslu, pengumuman tersebut juga terbilang terlambat sesuai dengan jadwal yang seharusnya pada tanggal 12 Agustus 2023. Sedangkan masa jabatan para komisioner Bawaslu kabupaten/kota berakhir pada tanggal 14 Agustus 2023 dan diambil alih oleh Bawaslu Provinsi Sulsel. Selain itu, jadwal pelantikan juga diundur dari tanggal 14 Agustus 2023.

Kabupaten/Kota yang Tidak Terdapat Keterwakilan Perempuan

Delapan kabupaten/kota yang tidak memiliki keterwakilan perempuan antara lain:

1. Kabupaten Luwu Utara
2. Kabupaten Bulukumba
3. Kabupaten Jeneponto
4. Kabupaten Maros
5. Kabupaten Sinjai
6. Kabupaten Soppeng
7. Kota Makassar
8. Kota Parepare

See also  Resep Bubur Suro, Kuliner Khas untuk Menyambut Tahun Baru Islam

Kabupaten/Kota lain yang Masih Memiliki Keterwakilan Perempuan

Sedangkan 16 kabupaten/kota lainnya di Sulsel masih memiliki keterwakilan perempuan.

a0cfc708595d49c590bbb432b0e23ae9 Masalah Keterwakilan Gender di Bawaslu RI Dibahas oleh Pemerhati Pemilu

Baca Juga:

Post Comment