Loading Now
×

TikTok Tanggapi Kontroversi Proyek S dan Bisnis Lintas Batas yang Menyeret Namanya di Indonesia

TikTok Tanggapi Kontroversi Proyek S dan Bisnis Lintas Batas yang Menyeret Namanya di Indonesia

TikTok Tanggapi Kontroversi Proyek S dan Bisnis Lintas Batas yang Menyeret Namanya di Indonesia

Share this content:

TikTok Indonesia telah menepis spekulasi yang beredar bahwa mereka akan meluncurkan Project S di Indonesia. Anggini Setiawan, Kepala Komunikasi TikTok Indonesia, dengan tegas menyatakan bahwa TikTok Shop tidak memiliki niat untuk meluncurkan proyek tersebut di Indonesia. Pada konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Anggini menjelaskan bahwa TikTok juga tidak berencana untuk membuka bisnis lintas batas di Indonesia demi melindungi produk UMKM.

Baca Juga:

TikTok Indonesia Menepis Isu Project S dan Mengutamakan UMKM Lokal

TikTok Indonesia meluruskan dan menepis isu yang berhembus bahwa mereka akan meluncurkan Project S di Indonesia. Head of Communications TikTok Indonesia, Anggini Setiawan, dengan tegas menyatakan bahwa TikTok Shop tidak memiliki niatan untuk meluncurkan Project S atau menciptakan produk e-commerce sendiri yang akan bersaing dengan penjual lokal di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta pada tanggal Rabu (26/7/2023). Selain itu, TikTok juga memutuskan untuk tidak membuka bisnis cross-border di Indonesia demi melindungi produk UMKM.

Anggini menambahkan bahwa tidak benar apabila TikTok akan meluncurkan inisiatif lintas batas di Indonesia. TikTok senang bisa menyampaikan hal ini langsung kepada Kementerian Koperasi dan UKM. TikTok juga mendukung visi Pemerintah Indonesia dalam memberdayakan UMKM lokal.

Anggini menjelaskan bahwa 100% penjual di TikTok Shop memiliki entitas bisnis lokal yang sudah terdaftar. Mereka juga merupakan pengusaha mikro lokal yang telah mendaftarkan diri melalui verifikasi KTP atau paspor.

Permintaan Revisi untuk Melindungi UMKM dari Ancaman Project S TikTok Shop

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk segera merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE). Revisi ini diperlukan untuk mencegah gangguan pada bisnis UMKM sehubungan dengan adanya kecurigaan mengenai Project S TikTok Shop.

See also  Gempa Terkini M5,9 Menggoyahkan Muara Binuangeun Banten

Kecurigaan mengenai Project S TikTok Shop pertama kali muncul di Inggris. Project S ini dicurigai sebagai cara perusahaan untuk mengumpulkan data produk yang populer di suatu negara dan kemudian diproduksi di China. Oleh karena itu, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menyampaikan urgensi regulasi untuk mengatasi ancaman tersebut, salah satunya melalui revisi Permendag Nomor 50/2020.

Revisi aturan ini telah diwacanakan sejak tahun lalu, namun hingga sekarang belum terbit. Padahal, banyak UMKM yang bisnisnya terdampak karena belum adanya kebijakan terbaru tentang PSME. Teten menekankan bahwa Kemendag perlu segera merevisi aturan tersebut untuk mewujudkan keadilan bagi UMKM di pasar e-commerce.

Dengan demikian, TikTok Indonesia telah mengklarifikasi bahwa tidak akan meluncurkan Project S di Indonesia dan memprioritaskan UMKM lokal. Kementerian Koperasi dan UKM juga mendesak Kemendag untuk segera merevisi aturan guna melindungi UMKM dari ancaman Project S TikTok Shop. Semoga upaya tersebut dapat memastikan keberlanjutan bisnis UMKM dan memberikan keadilan di pasar e-commerce.

tiktok_indonesia_foto_ikhsan TikTok Tanggapi Kontroversi Proyek S dan Bisnis Lintas Batas yang Menyeret Namanya di Indonesia

Baca Juga:

Post Comment